Balangan (KATAKUNCI) – Fenomena ‘pindah KTP dadakan’ untuk memanfaatkan program bantuan daerah menjadi sorotan serius di Kabupaten Balangan. Langkah antisipatif Bupati H Abdul Hadi yang menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta para kepala desa agar waspada, mendapat dukungan penuh dari DPRD setempat.
“Kami ingin program-program ini tepat sasaran. Jangan sampai dimanfaatkan oleh warga dari luar daerah yang hanya pindah KTP demi memperoleh keuntungan,” tegas Abdul Hadi, pekan lalu.
Peringatan tersebut muncul seiring tingginya animo masyarakat terhadap program unggulan Pemkab Balangan seperti Beasiswa Seribu Sarjana, Daurah Ulama, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Anggota DPRD Balangan, Saiful Arif, menyatakan dukungannya atas inisiatif Bupati. Ia menilai pengawasan terhadap mutasi kependudukan sangat penting untuk memastikan keadilan distribusi manfaat bagi warga asli Balangan.
“Dukungan kami di DPRD jelas. Kami sepakat bahwa program-program ini harus menyasar mereka yang benar-benar tinggal dan berdomisili di Balangan. Kita tidak ingin anggaran daerah yang besar ini justru dinikmati oleh mereka yang tidak punya komitmen terhadap pembangunan daerah,” ujar Saiful, Jumat (2/5/2025).
Legislator tersebut mendesak otoritas terkait agar lebih selektif dalam memproses permohonan pindah domisili, khususnya dari luar daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat desa dan RT untuk memverifikasi bahwa perpindahan alamat bukan sekadar formalitas demi mengejar keuntungan sesaat.
“Kalau semua bisa asal pindah KTP dan langsung menerima manfaat, lalu di mana letak keberpihakan kita terhadap warga lokal yang selama ini tinggal dan membangun daerah ini?” tegasnya.
Menurut Saiful, fenomena serupa bukan hal baru di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah pernah mengalami lonjakan permintaan pindah domisili menjelang peluncuran program bantuan. Tanpa antisipasi yang tepat, situasi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menggagalkan tujuan utama program pembangunan.
“Ini soal komitmen kita bersama. Kami di legislatif siap mendukung kebijakan ini agar manfaat pembangunan tidak salah sasaran,” pungkas Saiful seraya menegaskan DPRD Balangan akan mengawal pengawasan dan mendukung lahirnya regulasi teknis yang lebih kuat, termasuk sistem pelaporan berjenjang dan verifikasi ketat dari tingkat desa.
