Solo (KATAKUNCI) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (4/10).
Pengukuhan PWI Pusat dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dan Wamenkomdigi, Nezar Patria.
Pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang memanggil satu per satu jajaran pengurus maju ke depan.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua PWI, Akhmad Munir.
Sebelum pengukuhan, Munir menegaskan PWI sebagai organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ungkapnya.
Munir kemudian meminta pernyataan para pengurus.
“Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus PWI Pusat?” ungkap Munir.
“Bersedia!” jawab seluruh pengurus.
Setelah itu, jajaran pengurus PWI Pusat 2025-2030 yang resmi dikukuhkan mendapatkan ucapan selamat dari Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, dan para tamu kehormatan.
Sementara itu Menkomidigi dalam pidatonya mengungkapkan momentum pengukuhan diharapkan bukan hanya seremonial.
“Tetapi kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menceritakan bagaimana Ia didatangi para senior wartawan untuk mendiskusikan bagaimana menyatukan PWI.
“Waktu itu saya baru dilantik menteri kedatangan senior-senior pers, karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” ungkap Meutya.
“Lalu kemudian dari diskusi itu kita simpulkan bahwa dengan menghormati independensi pers Indonesia, maka pemerintah akan menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini,” tambahnya.
Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi.
“Waktu itu kami pilih sebagai orkestrator, kami ditemani Pak Wamen, dan kita sepakati itu yang pertama karena menjaga independensi pers, dengan sangat hati-hati.”
“Yang kedua karena kami yakin sekali kalau para tetua dan pemuda-pemudi insan pers sudah berkumpul, kita yakin sekali persatuan bisa tercapai seperti yang kita lihat hari ini,” lanjut Meutya.
Meutya mengapresiasi rekonsiliasi di PWI berhasil tercapai dengan demokratis tanpa ada intervensi dari pemerintah dan mengedepankan kebebasan pers.
Sementara itu Ketua PWI, Akhmad Munir mengungkapkan pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan merupakan hasil diskusi dan arahan dari Menkomdigi.
Menurutnya, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu melahirkan PWI.
Sehingga lokasi ini dinilai sangat pas untuk menjadi tempat pengukuhan PWI yang sempat mengalami dualisme.
“Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua,” tegasnya.
“Hampir dua tahun kita mengalami stagnasi, pemerintah dan stakeholder kebingungan bagaimana cara menyatukan. Hampir semua PWI di provinsi dan kabupaten/kota lumpuh,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Munir juga menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai makanan bagi publik.
“Dengan informasi sedang membanjiri masyarakat, apakah masyarakat akan disuguhi makanan sehat, racun, ataukah menjadi makanan bergizi,” ungkapnya.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul saat menyampaikan ucapan selamat datang berharap, PWI berharap benar-benar bersatu dan bersaudara membangun rumah besar PWI. Pun, jangan lagi ada yang mengolok-olok kembali.
“Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Tapi sekarang yang ada kelompok Pak Munir (Ketum). Tidak ada juga geng KLB, Geng Cashback, atau geng apapun. Yang ada Geng Munir,” harapnya. (rilis)
