Balangan (KATAKUNCI) – DPRD Balangan, Kalimantan Selatan mengusulkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat dipotong kalau tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
“Tahun 2025 nanti kita mengusulkan agar TPP ini harus sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan, kalau tidak sesuai harus ada punishment yaitu pemotongan TPP,” kata Anggota DPRD Balangan Hafiz Anshari di Balangan, Selasa.
Menurut Hafiz selama ini kinerja para ASN Pemkab Balangan sudah baik namun belum maksimal dan perlu dievaluasi, sebagai contoh salah satu dinas yang besar anggarannya hingga minggu kemarin realisasi kinerja masih diangka sekitar 27 persen saja.
Hafiz menuturkan untuk pemotongan TPP itu memang menjadi ranahnya organisasi perangkat daerah, namun harusnya tetap tegas agar diterapkan terutama berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja ASN.
Politisi PKS itu menegaskan, pembayaran TPP kepada ASN tanpa potongan harusnya menjadi evaluasi bagi Pemkab Balangan agar ke depan penerima TPP benar-benar diterima bagi yang memiliki etos kerja yang baik dan maksimal.
“Punishment atau hukuman yang tepat adalah tidak hanya ASN yang bersangkutan yang dipotong TPP nya, pemotongan juga harus dilakukan kepada pimpinan ASN tersebut,” tegasnya.
Hafiz menambahkan pihaknya mendorong BKPSDM Kabupaten Balangan untuk lebih intens melakukan monitoring dalam memantau kinerja dan kedisiplinan dari para ASN, agar para ASN tidak semena-mena dalam bekerja.
Terakhir Hafiz juga menyoroti kegiatan bimbingan teknis yang masif dilakukan oleh sejumlah dinas saat ini karena saat orang-orang lagi ribut atau sibuk di daerah, pejabat yang bersangkutan tidak berada di daerah.
