Barabai, ( KATAKUNCI ) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Yajid Fahmi mengapresiasi penutupan sementara dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seiring keluhan masyarakat terkait kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penutupan dilakukan pada hari Kamis, 05 Maret 2026, sebagai bentuk tanggapan langsung terhadap berbagai keluhan yang masuk terkait penyelenggaraan program yang bertujuan tingkatkan status gizi anak-anak di daerah. Langkah ini menjadi bukti bahwa aspirasi warga tidak hanya diterima namun juga ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak terkait.
“Kami mengapresiasi kebijakan penutupan sementara dua dapur SPPG. Ini menandakan bahwa keluhan masyarakat diperhatikan. Program ini tentu sangat baik dan disambut positif, tetapi kepatuhan terhadap standar dasar pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar berjalan sesuai harapan,” ujar Yajid.
Secara prinsip, program MBG mendapatkan dukungan luas dari masyarakat karena memiliki tujuan mulia meningkatkan asupan gizi generasi muda. Namun, pelaksanaannya harus sepenuhnya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah direncanakan.
Komisi I DPRD HST menyampaikan prihatin terhadap banyaknya keluhan mengenai mutu dan bahan makanan yang disajikan. Salah satu temuan di lokasi adalah ditemukannya telur dalam kondisi pecah yang tetap dipersiapkan untuk konsumsi selama beberapa hari ke depan.
“Ada telur yang kondisinya pecah, sementara itu diperuntukkan untuk konsumsi beberapa hari ke depan. Siapa yang bisa menjamin telur dalam keadaan rusak itu tidak terkontaminasi bakteri berbahaya? Ini tentu sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dimiliki, anggaran untuk pengantaran bahan makanan telah dialokasikan secara harian. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan pertanyaan mengenai alasan distribusi bahan makanan dilakukan dalam jumlah yang cukup untuk beberapa hari sekaligus tanpa memperhatikan faktor kesegaran dan keamanan pangan.
Sebagai tindakan lanjut, Komisi I DPRD HST berencana mengundang seluruh pengelola SPPG di wilayah HST pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan difungsikan untuk mendengar klarifikasi langsung terkait berbagai informasi dan keluhan masyarakat, sekaligus mencocokkan data dengan hasil evaluasi lapangan yang telah dilakukan oleh dewan.
“Minggu depan kami akan mengundang seluruh pengelola SPPG di HST untuk mendengar klarifikasi langsung. Ini menjadi perhatian serius kami agar program yang baik ini tidak hanya dimanfaatkan segelintir orang dan justru berpotensi berdampak buruk pada anak-anak,” jelas Yajid.
Pihaknya juga menegaskan akan melakukan pemantauan rutin ke sekolah dan dapur SPPG untuk memastikan pengelolaan sesuai ketentuan, karena hal ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi penerus daerah.
