Barabai, ( KATAKUNCI ) – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar rapat dengar pendapat dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh Ketua Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-Kabupaten HST.
Acara berlangsung di Lantai II Sekretariat DPRD HST pada Kamis (12/3/2026) pukul 10.30 Wita, membahas pelaksanaan program gizi anak serta menyikapi berbagai tantangan yang muncul di tingkat lapangan. Rapat ini menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah antara pihak pembuat kebijakan dan pelaksana program.
Ketua Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan memastikan program berjalan optimal bukan untuk menyudutkan pihak mana pun. Ia menegaskan komitmen dewan untuk mendorong perbaikan kondisi gizi di daerah.
“Kami di Komisi I tidak punya kepentingan terhadap SPPG. Yang kami kejar adalah perbaikan gizi untuk anak-anak,” tegas Yazid dalam sambutannya.
Anggota dewan menyampaikan berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan program. Anggota Komisi I, Johar Arifin, menekankan bahwa peran pemilik atau pengelola SPPG sangat krusial dalam menjamin kualitas layanan.
“Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Alangkah baiknya pemilik SPPG hadir langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” ujar Johar.
Ia juga mengangkat isu kenaikan anggaran porsi makanan bergizi dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Ia mengingatkan agar peningkatan tersebut tidak hanya sebatas rancangan namun terealisasi dengan baik di lapangan.
Anggota Komisi I lainnya, Salpia Riduan, mengajukan pertanyaan teknis terkait persiapan penyedia makanan serta pemahaman standar gizi. Ia menekankan perlunya konfirmasi apakah penyedia sudah memiliki contoh produk yang sesuai dengan ketentuan.
“Apakah hari ini SPPG membawa contoh makanan bergizi? Para penyedia harus benar-benar memahami standar gizi. Kita harus memastikan kebutuhan gizi anak, terutama yang belum menerima layanan, dapat terpenuhi,” katanya.
Anggota Komisi I, Alamsyah, menyoroti pentingnya kehadiran pemilik SPPG dalam setiap tahap evaluasi. Ia mengingatkan agar pengelolaan program berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Menanggapi seluruh pertanyaan, perwakilan BGN, Sadilah, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga mutu program meskipun menghadapi kendala terkait ketersediaan bahan pokok. Sebagian komoditas harus didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan pasokan lokal.
“BGN ingin menjamin mutu makanan bergizi. Namun saat ini kami masih kekurangan beberapa bahan pokok sehingga sebagian masih didatangkan dari luar daerah. Selain itu, BGN juga meminta penyediaan tempat dan sarana pendukung,” jelasnya.
Ia mengakui masih terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah bahan yang tersedia yang memerlukan penyesuaian sistem pelaksanaan. Untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), pihaknya memprioritaskan keterlibatan wirausaha dan tenaga kerja lokal. Kepala SPPG serta staf keuangan mendapatkan gaji langsung dari BGN.
Di akhir rapat, Yazid Fahmi kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap administrasi dan pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan serta tetap sesuai standar. Sadilah menyampaikan apresiasi atas undangan dan memaparkan perkembangan terkini.
“Jumlah penerima manfaat saat ini mencapai 25.544 orang dari target awal 32.160. Saat ini terdapat tiga SPPG yang telah ditetapkan,” jelasnya. Jumlah relawan yang terlibat saat ini mencapai 470 orang, menurun dari sebelumnya 564 orang akibat penutupan sementara dua unit SPPG.
