BALANGANBeritaPOLITIK

Lawan Hoaks Pemilu, PWI Balangan Minta KPU Jadikan Transparansi Sebagai Senjata Utama

Avatar
×

Lawan Hoaks Pemilu, PWI Balangan Minta KPU Jadikan Transparansi Sebagai Senjata Utama

Sebarkan artikel ini

Foto//Ketua PWI Balangan, Fitri M Hidayatullah

Balangan (KATAKUNCI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan menggelar diskusi mendalam melalui kanal podcast terkait peran strategis media dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, Jumat (19/12/2025).

​Diskusi yang berlangsung hangat ini menghadirkan dua narasumber utama: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balangan, Fitri M. Hidayatullah, dan Komisioner KPU Balangan, Wahyudi. Keduanya sepakat bahwa transparansi adalah harga mati untuk melahirkan pemilu yang kredibel.

​Dalam pemaparannya, Ketua PWI Balangan, Fitri M. Hidayatullah, menegaskan bahwa media memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan (watchdog). Ia mengingatkan agar KPU tidak membatasi akses informasi hanya pada seremonial semata.

​”Tanpa keterbukaan pada data mentah, tahapan verifikasi, hingga penghitungan suara, media hanya akan menjadi ‘penerjemah’ rilis pers, dan media Bukan Sekadar “Tukang Ketik” Rilis. Padahal, fungsi utama kami adalah mendeteksi anomali atau potensi kecurangan sejak dini,” tegas Fitri.

​Menurutnya, di tengah gempuran hoaks di media sosial, data akurat dari KPU adalah senjata paling ampuh. Jika akses informasi tersumbat, maka legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat dipertaruhkan.

“Keterbukaan informasi adalah kunci utama legitimasi pemilu. Media bertindak sebagai penyambung lidah publik sekaligus pengawal integritas proses,” tambahnya.

​Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Balangan, Wahyudi, menyambut baik masukan dari insan pers. Ia mengakui bahwa KPU tidak bisa bekerja sendirian dalam menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

​”Kami memandang sangat penting untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan media serta organisasi profesi seperti PWI. Koordinasi ini adalah bagian dari upaya kami menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu,” ujar Wahyudi.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *