Barabai (KATAKUNCI) – Pengadilan Negeri Barabai menjelaskan bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana dan urusan hukum lain masih memerlukan kunjungan langsung, sementara sidang sudah seluruhnya offline dan bantuan hukum tersedia bagi warga kurang mampu yang memenuhi syarat.
Kegiatan penyampaian informasi ini disampaikan secara resmi, Selasa (10/3/2026), sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan tersebut.
Untuk urusan surat keterangan tidak pernah dipidana maupun berbagai perkara hukum administratif lainnya, tidak ada pilihan pengurusan melalui perangkat seluler. “Ya wajib datang langsung,” ujar Humas Pengadilan Negeri Barabai, Enggar Wicaksono.
Prosedur kunjungan langsung diatur untuk memastikan keabsahan data dan menghindari kesalahan identitas yang mungkin terjadi jika proses dilakukan secara daring.
Mengenai akses keadilan bagi warga kurang mampu yang terlibat dalam proses hukum, pihak pengadilan menyediakan dukungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bisa sepanjang proses hukumnya sudah di pengadilan dan bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu,” tambah Enggar Wicaksono dalam penjelasannya.
Syarat tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem peradilan negara.
Perihal pelaksanaan sidang, kebijakan yang berlaku saat ini telah kembali ke sistem konvensional setelah masa transisi penggunaan teknologi dalam proses peradilan.
Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, termasuk saksi dan terdakwa, diwajibkan menghadiri sidang secara langsung di gedung Pengadilan Negeri Barabai.
Keputusan untuk kembali ke sidang offline bertujuan meningkatkan kualitas proses peradilan, memfasilitasi komunikasi langsung antar pihak, dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan standar prosedural.
Pihak pengadilan mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen sebelum datang ke lokasi serta menghubungi kontak layanan resmi untuk informasi tambahan terkait jadwal dan persyaratan administrasi.
