BALANGANBerita

Sinergi di Podcast KPU Balangan: Antara Transparansi Penyelenggara dan Fungsi Kritis Media  

Avatar
×

Sinergi di Podcast KPU Balangan: Antara Transparansi Penyelenggara dan Fungsi Kritis Media  

Sebarkan artikel ini

Foto//Podcast KPU Balangan dengan narasumber dari Komisioner KPU dan PWI Balangan

 

​Balangan. (KATAKUNCI). – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan menggelar diskusi mendalam melalui kanal podcast pada Jumat (19/12/2025), guna membedah peran krusial media dalam mengawal pesta demokrasi. Acara ini mempertemukan dua sudut pandang penting: KPU sebagai pelaksana dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai pengawas independen.

​Diskusi yang menghadirkan Komisioner KPU Balangan, Wahyudi, dan Ketua PWI Balangan, Fitri M. Hidayatullah, ini mengungkap betapa vitalnya keterbukaan informasi sebagai fondasi legitimasi pemilu.

​Dari sisi penyelenggara, KPU Balangan menegaskan bahwa mereka tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Komisioner KPU, Wahyudi, menyatakan bahwa kerja sama dengan media dan organisasi profesi seperti PWI adalah prioritas utama untuk menjamin akuntabilitas.

​”KPU memandang koordinasi dengan media sangat penting. Kami memerlukan mitra untuk menyampaikan setiap tahapan pemilu secara akurat kepada masyarakat sekaligus menjadi filter terhadap serangan hoaks di media sosial,” ujar Wahyudi.

​Wahyudi menambahkan bahwa KPU berkomitmen memosisikan diri sebagai badan publik yang terbuka, di mana setiap proses,mulai dari anggaran hingga penghitungan suara,dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

​Di sisi lain, Ketua PWI Balangan, Fitri M. Hidayatullah, memberikan catatan kritis mengenai peran media. Baginya, keterbukaan informasi bukan sekadar bantuan teknis dari KPU, melainkan hak konstitusional media untuk menjalankan fungsi pengawasan (watchdog).

​”Media tidak boleh hanya menjadi ‘penerjemah’ rilis pers. Kami butuh akses pada data mentah dan tahapan krusial seperti verifikasi partai hingga penghitungan suara,” tegas Fitri.

​Ia mengingatkan bahwa jika akses informasi tersumbat, hal tersebut akan memicu keraguan publik yang dapat mempertaruhkan legitimasi hasil pemilu. “Keterbukaan informasi adalah senjata utama kami untuk mendeteksi anomali atau potensi kecurangan sejak dini,” imbuhnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *