Barabai ( KATAKUNCI ) – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Rapat kerja berlangsung di Ruang Lantai II Sekretariat DPRD HST pada Kamis (12/3), menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengelola Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-Kabupaten. Agenda pertemuan mencakup tinjauan terhadap tata kelola program, kualitas layanan, serta dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat.
Anggota Komisi I Alamsyah menyoroti absennya sebagian pemilik SPPG dalam rapat evaluasi tersebut. Ia menilai kehadiran langsung mereka sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak.
“Kita ingin pemilik SPPG yang datang. Mereka harus menjelaskan bagaimana mereka mengelola SPPG mereka. Jangan sampai program ini justru menimbulkan polemik di masyarakat,” katanya. Partisipasi aktif pengelola juga dianggap krusial untuk memperkuat sistem pengawasan dan meminimalisir risiko penyimpangan.
Anggota Komisi I Salpia Riduan mengulas teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk kesesuaian menu dengan standar gizi nasional dan cakupan distribusi kepada anak-anak yang membutuhkan. Anggota lain Budiono mengungkapkan kekhawatiran terkait minimnya penggunaan bahan pokok lokal, sehingga program belum memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan ekonomi daerah.
Menanggapi berbagai masukan, Korwil BGN HST Sadilah menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjamin kualitas makanan meskipun menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Beberapa jenis bahan masih harus diperoleh dari luar daerah karena keterbatasan produksi lokal yang belum memenuhi kebutuhan.
“Kami berupaya menjamin mutu makanan, namun memang ada keterbatasan bahan pokok sehingga sebagian masih dibeli dari luar daerah,” jelas Sadilah. Ia juga mengakui ditemukannya ketidaksesuaian jumlah bahan pada beberapa titik pelaksanaan yang perlu segera diperbaiki melalui langkah korektif.
Sadilah menambahkan data terkait cakupan program saat ini: sebanyak 25.544 orang telah menerima manfaat dari target awal 32.160 orang, dengan 12 unit SPPG yang beroperasi. Jumlah relawan yang terlibat mencapai 470 orang, menurun dari sebelumnya 564 orang setelah dua unit SPPG di Pantai Batung dan Banua Jingah ditutup sementara untuk evaluasi ulang.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, BGN telah membuka layanan aduan bagi masyarakat melalui call center 127 atau nomor +62-811-1000-8008. Warga dapat melaporkan ketidaksesuaian menu atau makanan yang tidak layak konsumsi. Di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), pelibatan wirausaha lokal dan pegawai setempat menjadi prioritas untuk mempercepat penyerapan program.
Sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I Yajid Fahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir penyimpangan dalam administrasi atau pelaksanaan program. Pemenuhan gizi harus sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak HST.
DPRD HST memastikan akan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG. Pengawasan rutin bertujuan memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumber daya daerah.
