Jakarta (KATAKUNCI) – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal memimpin delegasi daerah dalam audiensi strategis bersama Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
Pertemuan penting yang digelar pada Jumat (10/4/2026) ini membahas peta jalan pembangunan pendidikan daerah, khususnya terkait inovasi model pembelajaran dan pemulihan infrastruktur pasca bencana.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Samsul Rizal secara khusus mendorong realisasi pembangunan Sekolah Terintegrasi, sebuah konsep konsolidasi yang menggabungkan jenjang pendidikan dari TK hingga SMA dalam satu kawasan terpadu untuk efisiensi dan efektivitas belajar.
“Pemkab HST mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Terintegrasi dengan Pola Konsolidasi sebagai langkah terobosan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” jelas Samsul Rizal memaparkan visi jangka panjangnya.
Selain isu strategis baru, rombongan juga melaporkan progres penanganan 23 satuan pendidikan yang rusak akibat banjir pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026, yang meliputi 7 PAUD, 14 SD, dan 2 SMP.
Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar, mengungkapkan rasa syukur atas sinergi pendanaan antara pusat dan daerah yang berhasil merevitalisasi total 66 sekolah, sehingga mendongkrak Indeks Rapor Pendidikan HST dari 85,87 menjadi 88,19.
“Revitalisasi Sarpras oleh Kemdikdasmen dan APBD HST tahun 2025 ini telah mengantarkan peningkatan poin indeks rapor pendidikan, membuat target predikat Tuntas Utama semakin dekat untuk dicapai tahun ini,” ujar Anhar optimis.
Delegasi daerah juga menanyakan kejelasan status 119 satuan sekolah yang masuk kuota revitalisasi tahun 2026, namun mendapat informasi bahwa prioritas saat ini masih difokuskan pada ribuan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh.
Meski demikian, pihak Kemdikdasmen menjamin program revitalisasi di HST akan tetap berlanjut dengan proses verifikasi bertahap, memberikan kepastian bahwa komitmen peningkatan sarana prasarana pendidikan di Bumi Murakata terus mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat.
