BALANGAN (KATAKUNCI) – Gelombang respons terhadap dinamika politik nasional terus bergaung di lingkungan akademis, termasuk di Kabupaten Balangan. Mempertemukan nalar kritis dan kepedulian terhadap tatanan demokrasi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Civitas Akademika Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM) menggelar forum diskusi ilmiah untuk membedah wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Forum kajian yang berlangsung interaktif di lingkungan kampus tersebut menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menelisik lebih dalam implikasi hukum, sosial, dan politik dari isu tersebut. Dari hasil bedah wacana yang dilakukan, mayoritas mahasiswa UNIVSM secara tegas menyatakan sikap kontra, serta menilai bahwa kemunduran sistem pemilihan ini berpotensi besar mencederai esensi dasar dari pesta demokrasi di Indonesia.
Para mahasiswa berargumen bahwa mengembalikan hak pilih kepala daerah ke tangan legislatif sama saja dengan memangkas hak konstitusional masyarakat secara paksa. Mekanisme Pilkada langsung yang telah berjalan selama ini dinilai sebagai pencapaian reformasi terbesar yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka sendiri tanpa intervensi patronase politik.
Lebih lanjut, dalam pemaparan diskusi, para aktivis mahasiswa mengkhawatirkan munculnya fenomena “oligarki lokal” yang semakin kuat jika regulasi tersebut benar-benar direalisasikan. Proses penentuan pemimpin di tingkat daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi komoditas transaksi di ruang-ruang tertutup antarpolitisi, yang pada akhirnya menjauhkan figur kepala daerah dari akuntabilitas publik dan kepentingan riil masyarakat bawah.
Meskipun menyadari adanya beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan Pilkada langsung—seperti tingginya biaya politik dan potensi gesekan sosial—forum mahasiswa UNIVSM menegaskan bahwa solusi yang diambil seharusnya adalah pembenahan sistem dan edukasi politik, bukan justru menghapus hak suara rakyat. Merombak total sistem pemilu dinilai sebagai jalan pintas yang mengabaikan substansi kedaulatan rakyat itu sendiri.
Melalui mimbar akademik ini, perwakilan mahasiswa UNIVSM mendesak para pengambil kebijakan di tingkat pusat agar lebih bijak dan mendengarkan aspirasi publik secara luas sebelum menggulirkan regulasi yang sensitif. Mereka berharap iklim demokrasi yang sudah terbangun di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, dapat terus dirawat dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif masyarakat.
Diskusi kritis ini diakhiri dengan komitmen bersama dari para mahasiswa Universitas Sapta Mandiri untuk tetap konsisten mengawal setiap kebijakan publik dan isu-isu ketatanegaraan. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa di daerah tidak tinggal diam dan siap menjadi garda terdepan sebagai kontrol sosial demi menjaga marwah demokrasi serta memastikan kedaulatan tetap berada sepenuhnya di tangan rakyat.(Arl)
