Jakarta (KATAKUNCI) – Upaya mempercepat pengendalian banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali diperjuangkan melalui audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal hadir langsung dalam pertemuan yang membahas percepatan pengendalian banjir Wilayah Sungai (WS) Barito Klaster Banua Anam.
Pertemuan dipimpin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold A.P. Ritiauw, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan serta para kepala daerah se-Banua Anam yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan Tapin.
Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam merumuskan penanganan banjir yang lebih terintegrasi.
Kolaborasi lintas daerah dinilai penting karena wilayah Banua Anam berada dalam satu sistem daerah aliran sungai yang saling berkaitan.
Dalam kesempatan itu, Arnold A.P. Ritiauw mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dalam upaya pengendalian banjir di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, kerja sama antarpemerintah menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Pemerintah pusat berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan melalui kajian teknis secara menyeluruh agar menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Arnold.
Sementara itu, Bupati HST Samsul Rizal memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan sejumlah usulan program prioritas yang dinilai mendesak guna mengurangi risiko banjir di daerahnya. Usulan itu disampaikan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi geografis wilayah.
Program yang diusulkan meliputi pembangunan Bendungan Pancur Hanau, pembangunan kolam regulasi, pembangunan kanal banjir, serta normalisasi Sungai Batang Alai, Sungai Barabai, dan Sungai Haruyan.
Seluruh program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengendalian air saat curah hujan tinggi.
Menurut Samsul Rizal, keberadaan infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi dampak banjir, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat, sektor pertanian, dan pembangunan daerah.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi program pengendalian banjir sehingga perlindungan terhadap masyarakat semakin maksimal dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” kata Samsul Rizal.
Realisasi berbagai program strategis itu diharapkan mampu mengurangi frekuensi serta dampak banjir yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Selain melindungi permukiman warga, pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga diyakini akan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Sinergi yang kuat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengendalian banjir yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banua Anam, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
