Barabai (KATAKUNCI) – Kelangkaan dan harga BBM bersubsidi yang tak wajar menjadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pertemuan yang mempertemukan Persatuan Supir Truk Kabupaten Barabai (PSTKB) dengan pihak SPBU, Polres, dan Dinas Perdagangan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, Kamis (30/4/2026).
Acara dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD HST, Tajudin, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pengelola SPBU se-kabupaten untuk mencari solusi bersama.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan sopir mengeluhkan distribusi Bio Solar yang belum stabil dan harga yang sering melampaui batas ketentuan.
Koordinator sopir, Yayan, menegaskan bahwa harga di lapangan bisa mencapai Rp8.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.800.
“Harga bisa sampai Rp8.000 per liter. Kami minta dikembalikan ke harga normal dan ketersediaannya dipastikan,” ujarnya meminta kepastian.
Para pengemudi yang berjumlah sekitar 500 orang ini juga menuntut transparansi alokasi, pengaturan antrean yang tertib, serta peningkatan keamanan di area pengisian bahan bakar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, mengakui adanya ketidaksesuaian antara aturan dan realita di lapangan yang bahkan ia temui sendiri.
“Realisasi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. Saya sendiri mencoba mengisi dan membayar di atas harga HET,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager SPBU Mandingin, Purwadi, membenarkan sempat terjadi penghentian pengadaan sementara, dikarenakan kekhawatiran antrean panjang akan mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan kota.
“Kami khawatir antrean mengganggu jalan, namun prinsipnya kami siap penuhi kebutuhan, tinggal pengaturan waktunya,” jelasnya.
Semantara itu Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon yang di gantikan Wakapolres HST, Maturidi, menyatakan pihaknya siap mengamankan distribusi BBM agar berjalan aman, tertib, dan bebas dari gangguan kamtibmas maupun kemacetan.
