BeritaPOLITIK

Tokoh nasional Kalimantan desak DPR dan DPD RI peka terhadap aspirasi masyarakat

Avatar
×

Tokoh nasional Kalimantan desak DPR dan DPD RI peka terhadap aspirasi masyarakat

Sebarkan artikel ini
Tokoh nasional dari Kalimantan Prof. Dr Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (kanan). KATAKUNCI

Banjarmasin (KATAKUNCI) – Tokoh nasional dari Kalimantan Prof. Dr Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim mendesak DPR RI dan DPD RI lebih peka terhadap aspirasi masyarakat terkait persoalan dalam meningkatkan standar pendidikan calon anggota legislatif.

“Saya menilai syarat pendidikan minimal SMA sederajat saat bagi calon anggota DPR dan DPD sudah perlu dievaluasi,” kata Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim kepada awak media, Kamis (19/11).

Menurut Habib kompleksitas persoalan bangsa membutuhkan wakil rakyat dengan kapasitas akademik dan kemampuan analisis yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus direvisi, khususnya ketentuan persyaratan pendidikan calon anggota legislatif.

Habib berharap DPR RI dan DPD RI benar-benar mendengarkan tuntutan masyarakat, sudah saatnya syarat pendidikan calon anggota DPR dan DPD ditingkatkan dari minimal SMA menjadi minimal magister atau S2.

Habib memandang tugas para anggota DPR tidak ringan, karena selain menyusun undang-undang DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan yang menuntut pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, hukum hingga kebijakan pembangunan nasional.

Sementara anggota DPD ujar Habib, memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, oleh karena itu peningkatan kapasitas wakil rakyat perlu menjadi bagian dari pembenahan lembaga perwakilan.

Habib menegaskan wakil rakyat harus mampu memahami persoalan negara secara mendalam, mereka membahas anggaran, menyusun regulasi dan mengawasi kebijakan pemerintah.

“Peningkatan persyaratan pendidikan dapat menjadi salah satu upaya mendorong kualitas pembahasan kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif,” tegasnya.

Di sisi lain Habib Pangeran juga menyoroti sejumlah jabatan profesional di sektor pemerintahan maupun swasta yang mensyaratkan pendidikan tinggi, yang mana kapasitas akademik para pembuat kebijakan nasional juga layak dibicarakan secara terbuka.

Adapun ketentuan yang menjadi sorotan terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu untuk calon anggota DPR dan Pasal 182 huruf e untuk calon anggota DPD.

Kedua pasal tersebut menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *