PARINGIN (KATAKUNCI) — Postur Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 menuai kecermatan serius dari jajaran legislatif. Lewat forum penyampaian pandangan umum fraksi di Paringin Senin (14/9/2026), para wakil rakyat secara tegas mengkritisi penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menuntut penjelasan rasional dari pihak eksekutif.
Langkah kritis dewan ini didasari pentingnya peran PAD sebagai pilar utama yang mencerminkan tingkat kemandirian finansial pemerintah daerah. Para anggota DPRD memandang bahwa ditopang oleh ragam potensi ekonomi dan retribusi daerah yang cukup melimpah, target pendapatan lokal Balangan semestinya mengalami penguatan, bukan sebaliknya.
Berbagai fraksi di DPRD Balangan mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan untuk membeberkan secara terbuka kendala teknis yang memicu penurunan estimasi tersebut. Perbaikan tata kelola pemungutan pajak, retribusi pasar, hingga kontribusi BUMD diminta untuk dievaluasi secara menyeluruh agar performa penerimaan kembali terdongkrak.
Dewan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada zona nyaman dengan terlalu mengandalkan dana alokasi atau transfer dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan pada anggaran pusat dinilai riskan terhadap keberlanjutan program porsi pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Sebagai langkah konkret, legislatif menyarankan agar eksekutif segera menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis sistem digital. Transformatif cara kerja ini dipandang sangat efektif untuk menekan risiko kebocoran retribusi sekaligus menjaring potensi-potensi wajib pajak baru secara lebih transparan.
Jajaran eksekutif merespons masukan tersebut secara terbuka dan siap memaparkan jawaban resmi beserta rincian analisis teknis pada rapat paripurna berikutnya. Evaluasi dari pihak parlemen dinilai menjadi masukan berharga dalam mematangkan kalkulasi anggaran daerah sebelum disahkan.
Melalui dorongan evaluasi yang disuarakan DPRD Balangan atas penurunan target PAD ini, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan menghasilkan keputusan fiskal yang rasional dan terukur. Sikap tegas dewan menjadi modal penting dalam mengawal terwujudnya kemandirian anggaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan. (Arl)
