Foto//Bupati Balangan H Abdul Hadi peresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Balangan
Balangan. (KATAKUNCI)– Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas III Non TPI Balangan resmi memperkuat barisan pelayanan publik terpadu di Kabupaten Balangan. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif Kanim Balangan dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Balangan oleh Bupati H. Abdul Hadi, Selasa (23/12/2025).
Hadirnya Imigrasi di pusat layanan terpadu ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan birokrasi yang cepat, ringkas, dan tanpa sekat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan, Muhammad Hariyadi, menegaskan bahwa integrasi layanan imigrasi ke dalam MPP adalah langkah strategis untuk memangkas jarak antara instansi dan masyarakat.
”Kami ingin masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus dokumen keimigrasian. Dengan adanya MPP, layanan paspor kini hadir lebih dekat, terintegrasi dengan layanan publik lainnya dalam satu lokasi. Ini adalah bentuk nyata reformasi birokrasi yang humanis,” ujar Hariyadi di sela-sela acara peresmian.
Bagi Kanim Balangan, MPP bukan sekadar gedung baru, melainkan wadah kolaborasi lintas sektor. Hariyadi menambahkan bahwa sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.
”Kolaborasi lintas sektor adalah kunci pelayanan prima. Di MPP, koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif, sehingga kendala birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat bisa kita minimalisir bersama,” tambahnya.
Kehadiran jajaran Kanim Balangan dalam seremoni peresmian tersebut juga mempertegas komitmen mereka dalam mendukung kebijakan strategis daerah. Ke depan, Imigrasi Balangan berjanji akan terus berinovasi untuk memastikan setiap warga yang datang ke MPP mendapatkan pengalaman pelayanan yang nyaman dan profesional.
Dengan beroperasinya MPP ini, warga Kabupaten Balangan kini dapat mengurus berbagai administrasi, mulai dari kependudukan hingga keimigrasian, tanpa harus membuang waktu berpindah lokasi. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan dan layanan publik yang semakin unggul.*
