Barabai (KATAKUNCI) — Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal menyerahkan sekaligus memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD HST di Gedung DPRD Lantai II.
Kegiatan berlangsung pada Selasa (18/8/2026) siang, diikuti penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan serta jawaban resmi dari Bupati atas seluruh masukan yang disampaikan.
Perubahan anggaran ini disusun untuk menyesuaikan kebijakan, pergeseran pos belanja, keadaan darurat, serta kesepakatan bersama pemerintah dan DPRD guna menjaga kelanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,74 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp261,55 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,46 triliun.
Sementara itu, pagu belanja diproyeksikan mencapai Rp1,88 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan belanja wajib, sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp144,05 miliar.
Defisit tersebut bersama penyertaan modal Rp10 miliar ditutup sepenuhnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu sebesar Rp154,05 miliar, sehingga SiLPA tahun berkenaan menjadi nihil.
Rancangan perubahan APBD ini selanjutnya dibahas secara mendalam bersama DPRD, dengan harapan dewan memberikan saran dan masukan agar peraturan yang dihasilkan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar, Gerindra, dan Demokrat sepakat menerima rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, seraya menekankan efisiensi belanja, optimalisasi PAD, serta perlindungan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
PKS menyetujui kelanjutan pembahasan namun menyoroti penurunan anggaran sebesar 14,72% menjadi Rp1,88 triliun akibat SiLPA yang lebih rendah, dan meminta efisiensi belanja tetap tepat sasaran serta menjaga kesiapan dana tak terduga.
PAN mengapresiasi kenaikan PAD namun meminta penjelasan atas penurunan total pendapatan, serta menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan tidak boleh membebani masyarakat dan dunia usaha.
NasDem menaruh perhatian pada pendidikan, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta mengingatkan agar peningkatan pendapatan dilakukan secara realistis tanpa menambah beban tambahan kepada warga.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Samsul Rizal menjelaskan bahwa SiLPA turun karena realisasi tahun 2025 yang telah diaudit BPK hanya sebesar Rp154,05 miliar, jauh di bawah perkiraan awal, sehingga penyesuaian anggaran menjadi keharusan.
Penurunan total pendapatan sebesar Rp17,18 miliar terjadi karena penurunan pada pos pendapatan lain, meskipun PAD dan pendapatan transfer justru mengalami peningkatan.
“Seluruh masukan fraksi akan kami jadikan pertimbangan agar perubahan APBD ini transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah,” ujar Bupati Samsul Rizal menutup sambutan.
