PARINGIN (KATAKUNCI) — Pemerintah Kabupaten Balangan Rabu (19/8/2026), terus memantapkan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Melalui penerapan inovasi aplikasi Inexis, sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Balangan kini resmi terhubung dalam satu sistem data penggajian dan tunjangan yang terintegrasi.
Langkah digitalisasi ini diambil secara khusus untuk memangkas potensi kekeliruan administrasi maupun risiko salah bayar dalam penyaluran hak-hak keuangan para pegawai. Dengan sistem yang terkoneksi secara langsung, pengolahan data penerimaan tunjangan dan gaji ASN dapat dipantau dengan presisi serta transparansi yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan bahwa validitas data personel merupakan hal mutlak dalam pengelolaan anggaran publik. Kehadiran aplikasi Inexis meminimalkan celah kesalahan manual yang rentan terjadi pada pemutakhiran data ribuan pegawai yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Integrasi aplikasi ini memungkinkan setiap perubahan status kepegawaian, jabatan, maupun pemotongan kewajiban keuangan dapat terbarui secara otomatis dan real-time. Efisiensi alur administrasi ini memangkas waktu proses verifikasi dokumen yang sebelumnya membutuhkan alur birokrasi yang panjang.
Pihak pengelola keuangan daerah dan jajaran ASN menyambut positif pemanfaatan sistem Inexis yang dinilai sangat memudahkan akurasi pendataan. Sistem digital ini memberikan jaminan transparansi sehingga setiap aparatur menerima hak keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain meningkatkan keakuratan pembayaran, penerapan Inexis juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Balangan dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kehadiran inovasi ini mendorong pengawasan internal yang lebih efektif terhadap alokasi belanja pegawai.
Dengan tersambungnya 3.786 ASN Balangan ke dalam platform Inexis, Pemkab Balangan optimistis dapat mewujudkan efisiensi anggaran daerah secara signifikan. Penguatan sistem administrasi digital ini diharapkan menjadi pijakan kokoh dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang bersih, cepat, dan akuntabel. (Arl)
