Balangan. (KATAKUNCI). – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja maraton bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Paringin, Senin hingga Selasa (20-21 April 2026). Rapat ini diagendakan khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua dan Anggota Komisi II fokus membedah capaian kinerja pemerintah daerah, terutama pada sektor ekonomi dan pembangunan. Hadir dalam rapat tersebut mitra kerja strategis, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja serta Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Anggota Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak instan dan nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nur Fariani di sela kegiatan.
Dalam forum tersebut, pihak legislatif mempertanyakan efektivitas program strategis tahun 2025 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Komisi II meminta agar SKPD tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal, khususnya pada sektor pertanian dan UMKM.
Di sisi lain, perwakilan SKPD yang hadir memaparkan rincian realisasi anggaran dan capaian program unggulan mereka. Namun, mereka juga mengakui adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kami menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan beberapa faktor teknis lainnya yang memengaruhi capaian target,” ungkap salah satu perwakilan SKPD.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Balangan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan dikristalisasi menjadi rekomendasi resmi DPRD yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.
Melalui pengawasan ketat ini, DPRD Balangan berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sanggam.*
