Balangan. (KATAKUNCI). – Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selama dua hari penuh, terhitung sejak 20 hingga 21 April 2026, gedung Paripurna DPRD Balangan menjadi saksi bisu evaluasi mendalam terhadap kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat kerja maraton ini digelar khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Tidak sekadar seremonial, rapat ini menjadi ajang evaluasi sejauh mana program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam suasana diskusi yang interaktif, Komisi I memberikan perhatian serius pada beberapa titik krusial. Efektivitas pelayanan publik, realisasi program kerja, hingga isu kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Komisi I, Syahbuddin, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki dampak nyata.
”Kami ingin memastikan seluruh program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Rapat ini adalah bahan evaluasi penting untuk perbaikan tata kelola ke depan,” ujar Syahbuddin tegas.
Di sisi lain, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja mereka sepanjang tahun 2025, termasuk realisasi anggaran yang telah digunakan. Meski mengklaim banyak program yang sukses, para pimpinan SKPD tidak menampik adanya kendala di lapangan.
Pihak eksekutif berkomitmen menjadikan catatan dari DPRD sebagai kompas untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tahun berjalan.
Hasil dari rapat pembahasan LKPJ ini nantinya akan dirumuskan menjadi Rekomendasi DPRD. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun langkah strategis demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan pengawasan ketat dari legislatif, warga Balangan kini menaruh harapan besar agar sinergi ini melahirkan pelayanan publik yang jauh lebih prima, responsif, dan bebas dari hambatan birokrasi.*
