PARINGIN — Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 mencatatkan selisih angka cukup signifikan antara pendapatan dan belanja daerah. Meski diproyeksikan mengalami defisit anggaran mencapai Rp606 miliar, Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Balangan Selasa (15/9/2026) menjamin pelayanan publik serta program prioritas masyarakat tidak akan terganggu.
Kondisi ketimpangan fiskal tersebut mengemuka dalam rangkaian pembahasan nota keuangan rancangan anggaran daerah di Gedung DPRD Balangan. Terjadinya selisih belanja yang lebih besar dibanding estimasi pendapatan murni daerah dipicu oleh tingginya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dasar serta pemenuhan belanja wajib sektor pelayanan dasar.
Menanggapi besarnya angka defisit tersebut, pimpinan legislatif dan eksekutif menyepakati langkah penyeimbangan APBD melalui optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan instrumen pembiayaan daerah ini dinilai sebagai solusi rasional guna menutup celah defisit tanpa harus memangkas alokasi belanja yang bersentuhan langsung dengan warga.
Pihak DPRD Balangan menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional serta penajaman skala prioritas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penghematan anggaran disarankan pada program-program non-prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, guna memastikan alokasi belanja publik tetap memadai.
Selain itu, Pemkab Balangan didorong untuk terus memperluas potensi pendapatan daerah dan mengoptimalkan penyerapan anggaran transfer dari pusat. Sinergi antara kebijakan efisiensi dan intensifikasi pendapatan diyakini mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2027 berjalan.
Jajaran eksekutif memaparkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, serta jaminan perlindungan sosial warga tetap mendapatkan porsi anggaran sesuai mandat undang-undang. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan fasilitas obat-obatan, bantuan sosial, serta pembangunan sarana umum tetap berjalan sesuai target yang dirancang.
Melalui komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Balangan dalam mengelola selisih anggaran Rp606 miliar ini, struktur APBD 2027 diharapkan tetap sehat dan akuntabel. Kebijakan pembiayaan yang tepat menjadi kunci utama dalam menjaga roda pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Bumi Sanggam. (arl)
